Kehadiran tim observasi Protap dinilai hamburkan uang negara

Kehadiran tim observasi Protap di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapteng lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya karena tidak menghargai umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.

"Kita tahu masyarakat Kota Sibolga sudah jelas-jelas menolak protap tetapi kenapa Pemko Sibolga nekad melakukan pertemuan dengan tim observasi Depdagri Protap bahkan di saat umat muslim sedang berpuasa."

Hal itu ditegaskan anggota DPRDSU dari PAN Rafriandi Nasution, MT kepada Waspada melalui telepon selulernya, kemarin, menyangkut kehadiran tim observasi Protap Depdagri diusir masyarakat Kota Sibolga.

Dikatakan Rafriandi, kehadirannya tim Depdagri hanya buang-buang uang Negara dan terkesan dipaksakan untuk memenuhi keinginan kelompok-kelompok tertentu. Seharusnya kehadiran mereka bukan memancing amarah masyarakat di Kota Sibolga apalagi waktunya bertepatan di Ramadhan, mereka datang hanya bertemu dengan para pejabat bukan dengan masyarakat.

Kunjungan tim Protap seharusnya bisa mengakomodir aspirasi seluruh elemen masyarakat termasuk kaum minoritas yang harus dilindungi.

Depdagri harus bijaksana dalam menyikapi persoalan jangan melukai dari kelompok manapun dan tetap menjaga nilai-nilai persatuan dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an.

Secara terpisah anggota DPRD SU dari Partai Golkar H Syukran J Tandjung, SE mengatakan Sibolga perlu perluasan Kota bukan Protap yang hanya menambah masalah bagi masyarakat.

Dirinya juga mengaku prihatin masalah perluasan Kota Sibolga ke daerah Tapteng, saja belum juga selesai di mana kedua daerah masih punya hubungan emosional yang kuat. Seharusnya kedua pemimpin di dua daerah saling bersinerji dan bekerja sama dan bukan mempertahankan egonya masing-masing yang berdampak pada percepatan roda pembangunan.

"Mulai dari awal kita tetap komit menolak Protap mengingat kultur, infrastruktur, kekayaan alamnya yang tidak mendukung, bila Protap dipaksakan akan menambah beban bagi pemerintah pusat," jelas Syukran.

Sementara anggota DPRD Kota Sibolga dari PKS Jansul Perdana, SAg dan Arifin Azwar Tp Bolon dari Partai Demokrat mengaku heran kenapa Kota Sibolga masuk daerah cakupan Protap padahal DPRD sudah tegas menolak. Mereka juga mengaku keberatan atas sikap Walikota Sibolga tidak menindahkan interupsi dari dewan saat pertemuan waktu lalu yang seharusnya DPRD tidak diundang.

Dikatakan, dalam pertemuan tersebut DPRD Sibolga tidak mengetahui SK apa yang diberikan oleh Walikota Sibolga kepada tim Mendagri di mana pertemuan berjalan singkat akibat adanya aksi massa.

Dikatakan kedua anggota DPRD Sibolga tersebut mereka meminta kepada pimpinan DPRD untuk membahasnya kembali dan meninjau ulang SK Cakupan dan isinya apa bahkan Sekda sendiri tidak mengetahui isi surat.

Pelaku bisnis Sibolga Tapteng H. Nasrul Tanjung juga Ketua DPC PPM Tapteng mengaku secara ekonomi Protap tidak menguntungkan bagi masyarakat Sibolga Tapteng. "Elit-elit politik jangan membicarakan Protap, saat ini masyarakat sekarang sudah susah tidak lagi memikirkan Protap tetapi bagaimana masyarakat itu bisa makan," jelasnya.

Percepatan pembangunan bukanlah di tingkat provinsi tetapi di tingkat kabupaten yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kita lihat beberapa pemekaran provinsi makin mundur ketimbang pemerakan Kabupaten. "Kita salut dengan Kabupaten Sergai laju pertumbuhan pembangunannya sangat pesat dan hal tersebut hendaknya dijadikan sebagai contoh bagi pejabat bukan sibuk mengurusi Protap," jelasnya mengakhiri.

loading...