Upaya adu domba umat beragama, Kapoldasu harus bersikap tegas

Ketua Bidang III Ima Tapteng Dr. Ramlan Sitompul meminta agar Kapoldasu bertindak tegas terhadap upaya-upaya adu domba antar umat beragama yang dikemas dalam Provinsi Tapanuli di Sumatera Utara ini.

"Kita dari Ima Tapteng-Sibolga mengharapkan agar Kapoldasu untuk bersikap tegas terhadap upaya memecah belah antar umat beragama di Sumatera Utara ini yang dikemas dalam Provinsi Tapanuli," kata Dr Ramlan Sitompul menyikapi Tim Observasi Protap yang dilakukan Tim Depdagri, staf Gubsu yang melibatkan Pemko Sibolga dengan mengundang beberapa anggota DPRD Sibolga, Rabu (24/9) sehingga mengakibatkan unjuk rasa yang hampir berujung menchaoskan Kota Sibolga.

Selain itu, Ima Tapteng-Sibolga juga meminta Gubsu untuk menindak tegas stafnya yang ikut menghadiri pertemuan itu karena staf itu akan mengancam jabatan Gubsu dan Wagubsu yang diketahui masyarakat sangat aspiratif menyikapi kepentingan masyarakat.

Dengan realita itukan sudah jelas, ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk memecah belah dan tidak mengkondusifkan daerah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang selama ini sangat tentram.

Menurut Ramlan Sitompul yang dikenal aktivis pemuda itu, saat Gubernur Sumatera Utara dijabat Alm.T. Rizal Nurdin beliau telah membentuk tim independen yang melakukan survey untuk kelayakan Provinsi Tapanuli. Tim yang dibentuk itu adalah lembaga yang kredibel di Indonesia yakni LSI (Lembaga Survey Indonesia). Hasil survey menyatakan Provinsi Tapanuli tidak layak dan laporannya telah diserahkan ke DPR-RI juga Depdagri.

Namun setelah T. Rizal Nurdin meninggal dunia, Rudolf Pardede yang sebelumnya menjabat Wagubsu menjadi Gubsu membentuk tim baru yang hanya bekerja di belakang meja mengubah hasil Survey LSI menjadi layak.

Kemudian penggagas Provinsi Tapanuli menyusun proposal serta struktur organisasi yang menyertakan lambang-lambang yaitu berupa rumah adat Batak dan di puncak rumah adat Batak itu terdapat lambang salib.

"Hal ini sangat melukai masyarakat umat beragama lainnya yang ada di Sibolga-Tapanuli Tengah dan dengan kenyataan ini bisa membahayakan dan berpotensi terjadinya konflik Horizontal," tegasnya sambil meminta kembali agar Kapoldasu cepat mengatasi ini, karena selama ini Sumatera Utara kondisi keamanannya sudah sangat kondusif dan kerukunan umat beragama di Sumut selama ini sudah sangat tertata dengan baik sehingga dapat dijadikan contoh bagi daerah lain.

Lebih lanjut dikatakan Ramlan Sitompul yang juga mantan anggota KPU Sibolga itu, 2006 lalu di Hotel Polonia Medan diadakan pertemuan antara tokoh masyarakat, anggota DPRD, Bupati Nias (acara itu dilaksanakan STPDN Sibolga Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, Dairi dan Nias) pada saat itu telah diambil sikap dan kesepakatan, menolak bergabung dengan Provinsi Tapanuli. Bahkan wakil rakyat lewat lembaga resminya DPRD Sibolga dan Tapanuli Tengah telah mengeluarkan surat yang menolak dibentuknya Provinsi Tapanuli.

Jangan Pilih

Ima Tapteng Sibolga yang merupakan Ikatan Masyarakat Tapanuli Tengah-Sibolga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sibolga dan Kab. Tapanuli Tengah agar tidak memilih politisi (Caleg) dari partai manapun yang mendukung Protap.

"Kita dari Ima Tapteng Sibolga mengimbau dan mengajak masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tidak memilih politisi (Caleg) dari partai manapun yang mendukung pembentukan Protap, pada Pemilu 2009 mendatang, karena mereka itu nantinya bukan memikirkan kemajuan pembangunan kedua daerah ini termasuk masyarakatnya, namun mau menjual kedua daerah ini dan ini harus menjadi pemikiran serius masyarakat Sibolga-Tapanuli Tengah," kata Ramlan.

Sementara itu Ketua DPD PAN Kota Sibolga Manahan Dalimunthe mengatakan, DPD PAN Kota Sibolga tetap komit menolak Protap. Keputusan itu sesuai dengan hasil Rakerwil PAN di Parapat 2007.

"Menurut pemikiran saya Protap bukan satu-satunya cara untuk mensejahterakan masyarakat Kota Sibolga disebabakan masih banyak lagi cara lain untuk memajukan Kota Sibolga tergantung bagaimana kepala daerah dan DPRD untuk mengelola kota ini dengan baik, oleh sebab itu baik pribadi maupun partai kita tetap komit menolak Protap karena pembentukan Protap hanya digulirkan oleh orang yang gila jabatan bukan untuk kepentingan masyarakat," tegasnya.

loading...